BISNIS PENDIDIKAN, PANTASKAH?


DI era global ini dirasakan mutu pendidikan kita semakin ketinggalan serta tidak mampu memenuhi tuntutan zaman. Padahal pendidikan seyogiyanya harus mampu berfungsi sebagai media meningkatkan kemandirian manusia agar mampu berpartisipasi dalam peradaban modern.

            Masyarakat modern adalah komunitas yang sarat konstruksi. Ia layak disebut sebagai “suatu kehidupan bersama yang dikonstruksikan” (Beus dan Doorn, 1986). Kehidupan asli yang alami telah jauh ditinggalkan oleh munculnya berbagai bangunan sosial hasil campur tangan atau buatan manusia yang disebut konstruksi .Secara sadar kita semakin tahu pendidikan menjadi makin penting seiring kemajuan kecanggihan kehidupan. Kehidupan masyarakat modern tidak bisa berlanjut tanpa dukungan pendidikan yang baik.

Sebab pendidikan merupakan sarana paling strategis untuk meningatkan kualitas manusia. Artinya melalui pendidikan kualitas manusia dapat ditingkatkan. Dengan kualitas yang meningkat produktivitas individual manusia akan meningkat pula. Maka secara komunal produktivitas bangsa akan meningkat.

Tetapi saat ini dapat kita lihat bahwa biaya pendidikan yang seharusnya dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat kini semakin melambung tinggi jauh dari jangkaun yang dapat dicapai oleh masyarakat. Tak pelak lagi semakin banyaknya asset-aset bangsa yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya khususnya dibangku perkuliahan.

Secara teoretis tidak bisa disangkal bahwa biaya pendidikan atau penyelengaraan pendidikan sangatlah tinggi. Asumsi ini paling tidak hidup di benak kalangan profesional dan para ahli pendidikan. Semakin tinggi biaya pendidikan, semakin tinggi kualitas pendidikan. Sepertinya asumsi ini perlu dipertanyakan ulang. Mungkin benar bahwa semakin tinggi biaya pendidikan semakin tinggi pula kualitas pendidikan, akan tetapi sulit dan mahalkah pendirian lembaga pendidikan?

Selama ini, wacana tentang bisnis pendidikan selalu dianggap tabu. Bahkan, tidak lama berselang, demo antibisnis pendidikan, bersamaan dengan itu media massa menyorot tajam persoalan tersebut yang didasarkan pada sejumlah indikasi. Yaitu tingginya biaya pendidikan yang disebabkan pengurangan subsidi pendidikan sebagai konsekuensi dari realisasi otonomi pendidikan. Kini, dengan diterapkannya kebijakan otonomi pendidikan, yang semakin diperkecil dan akhirnya ditiadakannya dana (subsidi) pendidikan, secara konsekuensional bisnis pendidikan menjadi isu yang mengemuka dengan sendirinya.

Dengan kata lain, pergeseran lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial non-profit (nirlaba) menjadi lembaga yang mau tidak mau harus mempertimbangkan kemungkinan profit yang lebih besar. Bila tidak, ia akan mati dengan sendirinya, karena tidak bisa membiayai aktivitas pendidikannya. Persoalan ini, pada akhirnya bukan hanya berlaku bagi lembaga pendidikan swasta akan tetapi juga lembaga pendidikan negeri. Atau lebih tepatnya tidak ada lagi lemabaga pendiidkan (sekolah) negeri atau pun swasta. Bisnis pendidikan, persoalan itu yang kemudian mencuat ke permukaan. Etiskah bicara dan menyelenggarakan bisnis pendidikan dalam keterpurukan bangsa ini. Atau lebih substansial lagi, etiskah bicara dan menyelenggarakan bisnis pendidikan?

Atau, apakah aktivitas penyelenggaraan pendidikan layak dianggap sebagai barang jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi? Bila pendirian lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan dengan tanpa memiliki lembaga usaha yang menopang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tersebut, atau bahkan lembaga pendidikan itu sendirilah yang menjadi penopang dana yayasan tersebut, mana bisa kita menyebut bahwa dasar pendirian lembaga pendidikan bahkan pendirian yayasan tersebut sama sekali bersifat nirlaba, bukan bisnis. Dengan kata lain, lembaga pendidikan tersebut bukan didirikan dan diselenggarakan sebagai dimensi sosial dari suatu perusahaan besar, melainkan lembaga pendidikan itu merupakan perusahaan itu sendiri.

Dengan pengkomersilan dunia pendidikan saat ini maka akan dapat menyebabkan terjadinya suatu kesimpulan yang dinilai sudah salah kaprah yaitu,  pembiayaan pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan. Semakin tinggi pembiayaan pendidikan di suatu negara semakin baik kinerja pendidikan nasionalnya. Sementara itu berdasarkan data menunjukkan negara kita termasuk yang paling pelit dibanding negara-negara lain di dunia dalam membiayai pendidikan.

Melihat dari negara tetangga kita seperti Malaysia, dana untuk biaya pendidikan 5,2% dari GNP, Singapura 3,0%, Thailand 4,1%, dan Australia 5,6%. Sedangkan Indonesia 1,4% dan ini jauh lebih rendah dari Bangladesh (2,9), dan Togo ( 4,7). Kenyataan ini sungguh sangat menyedihkan. Hal ini bisa diartikan kita belum bisa menyediakan pendidikan bermutu pada anak didik. Indonesia dengan mengalokasikan dana 1,4% dari GNP yang bernilai 225 miliar dolar AS untuk membiayai 45 juta anak sekolah . Oleh karena itu sampai hari ini kita memang belum bisa memberikan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat karena kita juga masih bergelut dengan kemiskinan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s